Salahsatu peran pancasila di Indonesia adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya semua sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Salah satu nilai pancasila adalah nilai kerakyatan. Dalam penerapan nilai kerakyatan, salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dalamdemokrasi Pancasila setiap musyawarah harus. Question from @Fitt06 - Sekolah Menengah Pertama - Ppkn Sign In . Fitt06 @Fitt06. May 2020 2 21 Report. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus . rahmaika21 Mencapai mufakat dan dilaksanakan dgn lapang dada kalo ga salah . 5 votes Thanks 2. Meiii27 MATERI: ABOUT MUSYAWARAH. MAPEL Demokrasimemiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Jadi, prinsip dalam demokrasi Pancasila harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah Dalamdemokrasi pancasila setiap musyawarah harus. Dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus. a. dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya. b. mendapat persetujuan dengan suara terbanyak. c. mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta. d. dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagaidemokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Dalam demokrasi Pancasila, setiap musyawarah harus mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta. Musyawarah adalah proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Berbicaratentang pelaksanaan demokrasi Pancasila sebenarnya kita berbicara tentang mekanisme.Mekanisme berasal dari istilah mechanism, yaitu suatu istilah di dalam ilmu teknik mesin. Dengan mengingat arti yang diberikan oleh ilmu teknik mesin itu, maka istilah mekanisme selanjutnya dapat diberi pengertian yang sedikit umum sebagai : suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dalam Qa8yu. Ilustrasi Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan. Dalam kehidupan masyarakat, musyawarah adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengambil suatu keputusan dalam kelompok. Setiap individu yang terlibat dalam musyawarah memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda, untuk itulah musyawarah diperlukan sebagai upaya agar tercapai jalan tengah. Musyawarah pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mencapai kesepahaman atau kesepakatan antara berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Ilustrasi Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber sebagai Pengamalan Sila Keempat PancasilaBerikut ini adalah penjelasan mengenai musyawarah berdasarkan buku Musyawarah untuk Mufakat oleh Yudi Suparyanto terbit digitall 2018 hlm 3, 17Sila keempat Pancasila mengandung makna sebagai berikutKerakyatan Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang memiliki arti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Prinsip kerakyatan berarti pengakuan kekuasaan tertinggi berada di tangan Kebijaksanaan Suatu sikap yang didasari atau dilandasi pemikiran sehat dengan mempertimbangkan kepentingan Suatu tata cara yang biasanya dilaksanakan bangsa Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah, para pihak bebas dalam mengemukakan pendapat. Mengeluarkan pendapat adalah hak yang mendasar bagi manusia. Dengan berpendapat, seseorang atau suatu kelompok masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian mendasarnya hak berpendapat ini sehingga tidak seorang pun boleh mencabutnya. Musyawarah harus dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan musywarah harus diperhatikan hal-hal seperti berikut iniPersoalan yang akan dibahas menyangkut kepentingan bersama. Peserta musyawarah bebas mengemukakan pendapat, gagasan, pikiran, dan menyampaikan saran dan kritik yang membangun dengan tetap memerhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang peserta musyawarah mampu menghargai pendapat orang sikap tenggang rasa antar peserta memaksakan kehendak pada peserta musyawarah lain. Menciptakan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Penerapan musyawarah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan contohnya adalah musyawarah warga sekitar rumah, seperti musyawarah RT, RW, atau Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber penjelasan mengenai musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan mengenai musyawarah. IND Gili Argenti Politik Saturday, 10 Jun 2023, 1635 WIB sumber Politik berasal dari bahasa Yunani kuno berarti cara mencapai kehidupan lebih baik, menurut Arisoteles, seorang filsuf yang hidup lima abad sebelum masehi, menyatakan politik menjadi salah satu Ikhtiar umat manusia mendapatkan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Melalui politik manusia memperoleh jaminan untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara, artinya makna politik memiliki spirit keagungan dan kemuliaan dalam hidup manusia. Asumsi Artistoteles tentang keluhuran politik dibangun dari praksis kehidupan demokrasi negara kota Athena ketika dibawah kekuasaan Pericles 495 – 429 SM yang mencapai puncak kejayaan peradaban umat manusia ketika itu. Praksis politik mampu menghadirkan karakteristik pemerintahan berdimensi partisipasi masyarakat secara terbuka, kemudian menjamin kesetaraan hukum, serta penghargaan pada keragaman, dan pluralisme ditengah-tengah masyarakat. Tetapi terdapat sebagian masyarakat menilai politik dalam pandangan kurang baik, makna politik kerap dihubungkan perilaku tidak bermoral, penuh intrik, dan korup. Tentu kita tidak bisa menyalahkan asumsi masyarakat itu, memandang aktifitas politik dengan kaca mata kecurigaan, politik semata-mata demi kepentingan kekuasaan elit. Asumsi buruk pada politik tersebut tidak dibangun tiba-tiba, masyarakat melihatnya dari banyak kasus korupsi yang menjerat para elit politik, sehingga kecurigaan pada politik memang masuk akal. Dari adanya dua persepsi itu kita bisa menarik benang merah, bahwa politik merupakan alat bersifat “netral”, sangat tergantung dari siapa sang pemegang kekuasaan. Seorang penguasa bisa menjadikan politik berdampak kebaikan dengan membawa masyarakat menjadi sejahtera, atau menjadikan politik alat mengeruk keuntungan diri dan kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lebih besar. Disinilah peran penting ideologi dalam berpolitik, sehingga setiap aktor politik memiliki panduan serta navigasi arah yang jelas. Dengan adanya ideologi maka praksis berpolitik memiliki nilai moralitas dan idealisme, sehingga tidak terjabak kepada pusaran pragmatisme politik jangka pendek. Ideologi secara sederhana diartikan pandangan hidup manusia yang memiliki dua dimensi, yaitu 1 masyarakat ideal yang dicita-citakan, dan 2 cara untuk meraih masyarakat ideal tersebut. Setiap negara dan bangsa di dunia memiliki ideologi politiknya masing-masing, terkadang satu ideologi dengan ideologi lain memilki perbedaan dikotomis saling menegasikan, tetapi disisi lain tidak jarang bertemu sintesis pada titik persamaan. Indonesia sendiri memiliki kesepakatan bersama, bahwa pancasila merupakan ideologi dalam berbangsa dan bernegara, yang memiliki karakteristik khas sesuai kepribadian bangsa. Terdapat lima karakterisitik nilai subtansi dimiliki pancasila, yaitu 1 nilai religiusitas, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai konsensus nasional, 4 musyawarah, dan 5 keadilan. Politik pancasila memiliki karakter religius, sesuai bunyi sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi ketuhanan dalam pancasila bersifat determinan, artinya semua praktek berpolitik dari penguasa, anggota legislatif, dan masyarakat harus berlandaskan nilai keagamaan, dimaksud berlandaskan keagamaan, menjadikan subtansi agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan menjadi dasar etika kekuasaan ketika politik dijalankan. Kalau semua aktor politik menjadikan nilai subtansi beragama, sebagai rujukan dan tujuan, dipastikan praksis politik akan mendatangkan kebaikan, sebab semua orang menjadikan agama sebagai sandaran hidup ketika beraktifitas politik. Kemudian politik pancasila tidak boleh membiarkan tercerabutnya kemanusiaan, negara harus memberikan jaminan tegaknya hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa kecuali, tidak melakukan perbedaan atau segregasi atas suku, ras, etnik, serta agama. Semua mendapat perlakuan sama dan setara. Prinsip ini sesuai bunyi sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berikutnya keragaman dimiliki bangsa Indonesia merupakan takdir sejarah, bisa menjadi potensi sekaligus ancaman, kegagalan dalam mengelola kemajemukan akan pemicu kerusakan serta kehancuran. Sila ketiga pancasila Persatuan Indonesia memberikan tuntutan, bahwa persatuan harus dikedepankan, perasaan senasib sepenagungan tiga abad kolonialisme menjadi spirit mempersatukan. Perbedaan pilihan ketika kontestasi elektoral bukan penghalang untuk terus memupuk persaudaraan, sebab berbeda pilihan politik dalam atmosfer demokrasi suatu kewajaran hidup di alam keterbukaan. Selanjutnya sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan merupakan antitesis dari demokrasi mayoritas, bahwa standar menetapkan keputusan politik tidak berdasar suara terbanyak, tetapi melalui proses dialogis menyerap semua aspirasi dari berbagai kelompok di masyarakat, musyawarah harus menjadi jalan ideal ditempuh dalam praksis berpolitik. Musyawarah tentunya membutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan kecerdasan. Kesabaran mendengarkan pendapat orang lain, kedewasaan menerima pendapat orang lain lebih kuat secara argumentasi dan rasionalitas. Dan, kecerdasan menyampaikan argumentasi ketika diruang publik, serta menyakinkan orang lain, bahwa argumentasi kita miliki didukung rasionalitas. Terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maksudnya sumber kekayaan alam menyangkut harkat hidup orang banyak, harus dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta. Hasil kekayaan alam dikelola negara kemudian didistribusikan secara adil kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk 1 pelayanan prima dari pemerintah, 2 subsidi bagi masyarakat kurang mampu, 3 masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, 4 terbebas dari kemiskinan. Politik pancasila secara konseptual merupakan sistem politik ideal, yang memiliki konsepsi yang dibutuhkan masyarakat, tantangan kedepan bagaimana spirit kelima sila pancasila ini harus seutuhnya menjadi pijakan berpolitik di Indonesia. Ia tidak berhenti ditataran konseptual serta wacana tetapi dipraktekan secara nyata oleh partai politik, anggota legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Sudah seharusnya semua komponen bangsa menjadikan spirit pancasila sebagai rujukan untuk mewujudkan wajah politik di Indonesia yang mencerminakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai landasan utama berpolitik. Gili Argenti, Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang UNSIKA, Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Karawang. politikpancasila demokrasipancasila giliargenti Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik - Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pemersatu seluruh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Yayuk Nuryanto dalam buku Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN 2018, secara umum, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yang didapat dari kepribadian masyarakat falsafah hidup tersebut muncullah falsafah negara yang disebut Pancasila, yang mana terkandung atau tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara konstitusional didasarkan pada mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan pemerintah menurut konstitusi negara Indonesia, yakni UUD 1945. Baca juga Arti Lambang PancasilaIsi pokok Demokrasi Pancasila Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2018 karya Ujang Permana, Demokrasi Pancasila mempunyai empat isi pokok, yakni Pelaksanaan UUD 1945 beserta penjabarannya dimuat dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Menghargai serta melindungi HAM Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan didasarkan pada kelembagaan. Sebagai sendi dari hukum yang telah dijelaskan dalam UUD 1945, yakni negara hukum yang demokratis. Asas Demokrasi Pancasila Dalam jurnal Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas 2013 karya Idang Tjarsono, asas Demokrasi Pancasila diambil dari sila ke-4 Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Dari sila ke-4 Pancasila, diambil dua asas yang dijadikan pedoman dalam Demokrasi Pancasila, yakni asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatanAdalah asas kesadaran untuk mencintai rakyat, nasib serta cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati adanya kesadaran senasib dan kesamaan cita-cita dengan rakyat. Asas musyawarahAdalah asas yang memperhatikan aspirasi serta kehendak seluruh rakyat lewat forum permusyawaratan. Bertujuan untuk menyatukan berbagai pendapat dan mencapai kesepakatan bersama, yang didasarkan pada rasa kasih sayang serta pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Baca juga Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Sudah lama diyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan musyawarah dan mufakat mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi yang baik dan indah di tengah keberagaman yang karena itu, musyawarah mufakat harus terus dijaga. Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, menyatakan musyawarah mufakat bukanlah sesuatu yang aneh dan baru untuk masyarakat Indonesia maupun dalam kehidupan berpolitik negeri ini. Baca juga Politisi Golkar Nilai Wajar Bamsoet dan Airlangga Bersaing Keras Jadi Ketum Keutamaan musyawarah dan mufakat sebagai bagian kehidupan berdemokrasi diwujudkan dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan Perwakilan". Azis menjelaskan, musyawarah mufakat seperti menjadi napas bagi bangsa ini. Artinya, musyawarah mufakat itu adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya "Terkandung nilai pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Saya pribadi selalu mengutamakan azas musyawarah mufakat, juga dalam kehidupan berpolitik sebagai anggota DPR. Kita bisa sebut itu lobi-lobi, atau pendekatan-pendekatan," jelas Aziz Syamsuddin, Kamis 14/11/2019.Aziz Syamsuddin yang sebelumnya adalah ketua banggar dan Komisi III itu mengatakan bahwa esensi musyawarah mufakat sudah sangat melekat dengan bangsa Indonesia sehingga apapun bentuknya, meski akhirnya harus voting, musyawarah mufakat itu selalu digunakan di setiap kegiatan. Baca juga Meutya Hafid Golkar Dorong Munas Capai Musyawarah Mufakat "Kita harus selalu mengedepakan musyawarah mufakat," tegas Aziz Syamsuddin yang pernah menjadi Chef de Mission CdM kontingen Indonesia di SEA Games 2017, Malaysia. Ihwal musyawarah dan mufakat kembali mengemuka menjelang kelangsungan Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar yang digelar 4-6 Desember mendatang di Jakarta. Mendekati ke saat Munas, Airlangga Hartarto yang petahana dan Bambang Soesatyo, Ketua MPR, menjadi dua nama yang disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar 2019-2024 itu. Airlangga, yang baru mengemban amanah sebagai ketua umum Partai Golkar sejak akhir 2017-menggantikan Setya Novanto- didukung seluruh 34 DPD Golkar Tingkat I dan mayoritas DPD Tingkat II sehingga berpeluang besar untuk mempertahankan jabatannya. Baca juga Tawa Bamsoet Saat Disebut sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar... Namun demikian, kubu pendukung Bambang Soesatyo tampaknya masih bersikeras agar ketua MPR terus maju dalam kontestasi tersebut. Tak berlebihan jika menyikapi dinamika yang berkembang menjelang munas ini banyak kader Golkar yang menyerukan perlunya musyawarah mufakat untuk memastikan figur ketua umum periode lima tahun ke depan itu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Musyawarah adalah usaha untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama. Dalam perbedaan pendapat, musyawarah sangat perlu dilakukan untuk menghindari konflik atau permasalahan antar berbagai Mudakir Iskandar dalam buku Tuntutan Hukum Malapraktik Medis 2019, musyawarah bisa dilaksanakan dengan saling mendengarkan, saling menerima saran atau pendapat, serta bersedia memberi saran. Sila ke-4 Pancasila Sila keberapakah yang sesuai dengan perilaku bermusyawarah? Perilaku bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Dikutip dari jurnal Perwujudan Sila Ke Empat Pancasila Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 2017 karya Herlambang, salah satu penerapan sila keempat Pancasila ialah dengan melaksanakan musyawarah untuk mencapai kata juga Lambang Sila Ke-4 Kepala Banteng Musyawarah merupakan usaha mencari kebenaran dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Setelah mengadakan musyawarah, keputusan yang diambil haruslah dihormati, disetujui, serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan musyawarah. Dalam jurnal Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia 2019 karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, disebutkan bahwa musyawarah haruslah dibarengi dengan semangat kekeluargaan dan sikap saling menghormati. Penjelasan Perilaku bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Karena musyawarah merupakan salah satu nilai yang dikandung serta sebagai bentuk penerapan dari sila keempat Pancasila. Selain itu, dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, juga memuat kata musyawarah. Sehingga kata ini juga bisa dimaknai bahwa musyawarah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai sila keempat Pancasila. Baca juga Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus